Sibolga Square Dan Masalah Ekonomi

23 Jul 07 19:31 WIB
Sibolga Square Halangi Usaha Pengusaha

Sibolga WASPADA Online
Komisi II DPRD Sibolga menampung keluhan sejumlah pengusaha di Sibolga yang mengeluh adanya pembongkaran trotoar jalan oleh Pemko. Akibat pembongkaran itu, mobil mereka tidak bisa masuk ke rumah, dan terganggunya tempat usaha mereka.

Pertemuan berlangsung di gedung DPRD, Jumat (20/7) diwakili 11 pengusaha. Mereka diterima Ketua Komisi II, Jansul Perdana Pasaribu, Wakil Ketua, Meida R Hutagalung dan anggota, Hamzah Zeb Tumory, Zamil Zeb Tumory, Ridwan Chaniago serta Marlius Teulambanua.

Juru bicara pengusaha, Belina, Aleng dan Ny Maratua Pane mengatakan, para pengusaha khususnya di Jl. A Yani yang dijadikan lokasi jajanan Sibolga Square keberatan, karena sesuai hasil rapat di kantor Camat Sibolga, Sibolga Squre mulai dibuka pukul 17:00, tapi kenyataannya pedagang memulai aktifitasnya pukul 16:00, sehingga menutup jalan mengakibatkan terganggunya para pengusaha barang dan jasa di lokasi itu.

Para pengusaha hotel juga keberatan adanya acara hiburan, yang setiap malam minggu dilakukan hingga larut malam, sehingga mengganggu penginap. "Hendaknya juga tidak dibuat porboden di ujung jalan A. Yani, mengakibatkan tamu hotel enggan masuk."

Karena kebijakan itu kata Belina, omset pengusaha berkurang drastis. Padahal mereka harus mengeluarkan biaya operasional dan kewajiban ke Pemko. Mereka juga kecewa pembongkaran dilakukan Satpol PP, yang pemberitahuannya dari kepala lingkungan hanya secara lisan dan waktu sangat singkat.

"Dalam kondisi perekonomian sulit ini kami harus mengeluarkan dana lagi memperbaiki jalan. Sementara tiga bulan lalu kami dan masyarakat sekitar Jalan A Yani sudah mengeluarkan dana cukup besar mengecat rumah dan hotel yang diperintahkan Camat Sibolga Kota."

Selain itu, mereka juga keberatan atas kebijakan Kadis Perhubungan melarang bongkar muat barang siang hari, sehingga barang-barang pengusaha menumpuk di gudang mengakibatkan rusak dan cost tinggi.

Menanggapi keluhan itu, anggota Komisi II, Zamil Zeb Tumory meminta Pemko memberi pelayanan dan perlindungan kepada para pengusaha, karena pengusaha tonggak perekonomian di kota ini. "Pemko jangan bertindak semena-mena, terlebih tanpa ada peraturan jelas," katanya.

Ketua Komisi II, Jansul Perdana Pasaribu mengharapkan Pemko ke depan membuat planning yang benar jika ingin melakukan pembangunan, sehingga tidak terkesan pembangunan itu hanya bongkar pasang.