BIARKANLAH PROPINSI SUMATERA UTARA UTUH

ilustrasi

BIARKANLAH PROPINSI SUMATERA UTARA UTUH
Pengantar: Artikel ini dimuat dalam Jurnal Otonomi Daerah, vol. I, no. 6, Juni 2002, halaman 44


Pembentukan suatu propinsi bukanlah semata-mata berdasarkan sumber daya alam dan sumber daya manusia saja. Tetapi perlu ada pertimbangan-pertimbangan yang mendalam tentang sosio kultural, perilaku dan mentalitas masyarakatnya. Sehingga harus jelas dan terukur keterjaminan kehidupan masyarakatnya yang harmonis seraya tetap meningkatkan semangat kebangsaan, persatuan dan kesatuan. Demikian Basyral Hamidy Harahap, Sekretaris Yayasan Adam Malik, pengamat dan penulis buku-buku nilai budaya Batak, mengemukakan dalam suratnya kepada Menteri Dalam Negeri belum lama ini, sehubungan dengan adanya gerakan-gerakan sekelompok kecil orang untuk pembentukan Propinsi Tapanuli dan Propinsi Sumatera Timur.

Menurut Basyral Harahap, upaya pembentukan Propinsi Tapanuli, yang bekas keresidenan Tapanuli itu tidak akan termasuk Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupaten Mandailing Natal, sehingga Propinsi Tapanuli yang dicita-citakan sebagian kecil elit masyarakat Tapanuli tersebut, hanyalah mencakup Kabupaten Toba Samosir, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga. Dari aspek histories Keresidenan Tapanuli dibentuk pada tahun 1843, sedang wilayah Asisten Residensi Mandailing Angkola (Tapanuli Selatan dan Mandailing Natal sekarang) dibentuk pada tahun 1840 termasuk dalam Keresidenan Air Bangis. Fakta objektif tampak secara gamblang, bahwa potensi ekonomi Tapanuli minus Tapanuli Selatan dan Mandailing Natal, tidak akan berhasil meningkatkan mutu kehidupan masyarakat setempat lebih tinggi dari yang sekarang, kata Basyral Harahap.

Sejalan dengan pemikiran ini, proses pembentukan Propinsi Sumatera Timur pun harus dihentikan. Karena nuansa tribalisme cukup kental dalam gerakan ini. Dipandang dari psikologi etnis, pembentukan Propinsi Sumatera Timur juga bernuansa peminggiran beberapa etnis yang ada di Sumatera Utara, yang dapat berakibat terhadap konflik horisontal. Usaha memecah-mecah Sumatera

Utara menjadi beberapa propinsi adalah cerita lama, seperti yang juga pernah terjadi pemikiran pada tahun 1957, yang sebenarnya lebih banyak merugikan pembangunan Sumatera Utara. Juga sama seperti yang dilakukan oleh Belanda, (Van Mook) yang membentuk Negara Sumatera Timur pada tahun 1948 yang silam.

Biarkanlah wilayah Propinsi Sumatera Utara tetap seperti sekarang ini, daripada dipecah-pecah menjadi beberapa propinsi tetapi tetap rawan konflik yang dapat menyuburkan tribalisme sekaligus melemahkan semangat kebangsaan. Menurut pendapat saya, kata Basyral Harahap, sebenarnya orang Tapanuli, justru berjuang untuk mencegah jangan sampai terjadi [Propinsi] Sumatera Timur, agar tetap Sumatera Utara utuh sebagai propinsi yang tegar dan kuat dengan masyarakatnya yang tetap hidup harmonis.

Fakta-fakta historis menunjukkan walaupun Sumatera Utara didiami penduduk multi etnis yang temperamental, namun situasi sosial budaya di propinsi itu termasuk yang paling tenteram dan terhindar dari konflik etnis. Sebab, semua pihak senantiasa memelihara terciptanya equilibrium. Keseimbangan yang harmonis itu akan terganggu apabila terjadi pembentukan Propinsi Sumatera Timur dan Propinsi Tapanuli.

Nama Sumatera Utara adalah simbol sekaligus pemelihara semangat equilibrium. Sangat sukar menamai suatu lembaga yang menjadi milik bersama tanpa memakai nama Sumatera Utara. Contoh: Semua Universitas Negeri di seluruh Indonesia memakai nama pahlawan nasional atau kerajaan yang ada di daerah kecuali Universitas Indonesia. Hal ini tidak terjadi di Sumatera Utara, sehingga ditetapkan nama Universitas Sumatera Utara. Hal yang sama terjadi pada IAIN, yang di seluruh Indonesia memakai nama tokoh ulama di daerah itu. Itu tidak terjadi di Sumatera Utara, sekalipun banyak ulama besar di daerah ini, sehingga terciptalah nama IAIN Sumatera Utara, kata Basyral Hamidy Harahap.

Dari Blog Basyral Harahap