Desa Tak Berlistrik, Di Tengah Kucuran Dana Pusat, Peran Pemda Nihil

Jumat, 31 Agustus 2007 03:10 WIB
Lima Desa Di Tobasa, Sejak Merdeka Tak Masuk Listrik
Medan, WASPADA Online

Lima desa di Parsaoran Sibisa, Kec. Ajibata, sejak merdeka hingga kini belum terjangkau aliran listrik, sehingga suasana gelap sangat terasa pada malam hari. Menurut tokoh masyarakat setempat Lindung Manurung di Medan, Rabu (29/8), lima desa yang belum tersentuh penerangan listrik itu yakni Desa Sosor Pokki, Sosor Nangka, Huta Butar, Sosor Porlak, Sosor Tiar.

Anehnya, lanjut Manurung, di desa itu sudah berdiri tiang listrik beton dan besi berikut instalasinya sudah terpasang sementara Pemkab Tobasa juga telah mengubar janji aliran listrik akan masuk pada Desember 2006. Manurung juga menyebutkan, pengamatannya seperti di Desa Sosor Nagka dan Pokki, sejumlah tiang listrik yang dipasang sudah miring, patah dan bahkan ada yang tumbang. Sedang kabel yang terpasang banyak yang hilang.

Begitu juga jarak pemasangan tiang mencapai 75 meter, hingga kabel yang dipasang nyaris bahkan ada yang menyentuh tanah. Bahkan ada penyambungan kabel ditempelkan ke tanah. Selain tidak mendapati sambungan listrik, pembangunan infrastruktur seperti jalan di desa itu juga sangat memprihatinkan. Kalau pun ada pengerjaan pengerasan jalan, kinerjanya terkesan asal jadi. "Penimbunan batu tidak digilas," tegas Manurung.

Sementara pengerjaan pengerasan jalan dari Desa Aek Natolu menuju Huta Pining disebut masyarakat sebagai proyek main-main. Sebab, masyarakat tidak menemukan adanya plang proyek, siapa pemborongnya tidak diketahui, berapa nilai dan volume proyek juga tidak jelas. Masyarakat juga menerima informasi yang belum layak dipercaya, kata Manurung, anggaran pembangunan jaringan listrik sekira Rp50 juta dari Yayasan Toba Mas dan masuk menjadi APBD Tobasa tahun 2006.

Namun, tutur Manurung, ketika hal itu dikonfirmasi ke Kepala Desa Parsaoran Sibisa, Perlis Sitorus, menyatakan sumber dana proyek listrik dari APBD Tobasa tahun 2006 dan pembangunannya bermitra dengan PT Ak (Aklindo) dengan biaya sekira Rp250 juta. Masyarakat berharap, kata Manurung, pihak dan instansi berwenang mengusut kasus terhentinya pasokan listrik di desa itu.