Wacana Tapanuli: Banyak Mantan Politisi & Pejabat Orde Baru Suharto Incar Posisi Gubernur

Letjend (Purn) TB Silalahi Nilai Dari Kompartemen Strategi Tapanuli sangat Memenuhi Persyaratan

Feb 08, 2007 at 09:18 AM
Medan (SIB)

Letjend (Purn) TB Silalahi kembali menegaskan, pada prinsipnya dirinya selaku
pribadi sangat setuju pembentukan Propinsi Tapanuli, namun disarankan agar dilakukan pendekatan lebih intens lagi kepada rakyat dan pimpinan daerah baik di daerah maupun di Jakarta. Dengan demikian masyarakat akan lebih bersatu memperjuangkan ide tersebut sehingga diharapkan pembentukan Propinsi Tapanuli yang telah lama diperjuangkan itu menjadi mulus.

Pada sisi lain Penasehat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini juga mengimbau agar adanya perbedaan pendapat di sana-sini hendaknya jangan membuat persepsi yang menggiring ke arah yang salah. Kemudian, perbedaan suku dan agama hendaknya janganlah dibuat menjadi permasalahan, tetapi sebaliknya perbedaan yang ada merupakan kekayaan yang bisa dikembangkan untuk bisa membangun suatu propinsi ke depan.

Penegasan itu disampaikan TB Silalahi kepada wartawan di Bandara Polonia, Jumat (2/2) tentang pandangan dan sarannya terhadap pembentukan Propinsi Tapanuli.

Kedatangan TB Silalahi yang disambut Kepala Bappeda Sumut Drs RE Nainggolan MM, Kepala Bainprom Drs Gandi Tambunan, GM PT PLN Kitlur Sumbagut Ir Albert Pangaribuan, untuk mengadakan pertemuan persiapan peringatan Jubileum 50 tahun CCA di Medan 3 – 8 Maret 2007 yang akan dihadiri Presiden SBY.

Tentang ide-ide pemekaran wilayah di Indonesia ia memaparkan, sewaktu menjabat Menteri PAN (Pendayagunaan Aparatur Negara), TB Silalahi mengaku yang pertama kali memprakarsai otonomi daerah. Sebagai contoh, dia pernah membuat adanya percontohan menentukan beberapa kabupaten untuk pilot projek pemberlakuan otonomi daerah. Tapi untuk Propinsi memang hal ini tidak diberlakukan. Belakangan, lanjutnya, ada kabupaten yang untuk membiayai rapat DPRD saja tidak mampu sehingga konsep Menpan mempersatukan atau merger kembali.

Tapi dulu katanya, dari 300 lebih daerah tingkat II, yang memiliki PAD memadai hanya 2 atau 3 daerah seperti Surabaya dan Malang. Memang, seluruh daerah yang kurang PAD itu harus dibantu dulu oleh pemerintah pusat, tapi harus ada batasan waktunya. Dalam lima sampai 10 tahun mendatang harus bisa berkembang.

Sekarang dengan adanya paradigma baru setelah reformasi, semangat pemekaran daerah itu semakin hebat dan ini katanya tidak bisa disalahkan. “Bayangkan saja, Kabupaten Tapanuli Utara dulu dimekarkan dan muncul Kabupaten Dairi, kemudian Toba menjadi tersendiri, menjadi ada Humbang Hasundutan. Dairi kemudian dimekarkan lagi muncullah Pakpak Bharat.

“Semangat pemekaran di seluruh Indonesia katanya makin hebat-hebatan. Papua yang hanya memiliki 2 juta penduduk. Kalau nanti dikembangkan menjadi 3 atau 4 propinsi, maka tiap propinsi di Papua katanya hanya 750 ribu orang penduduk. Padahal, kabupaten di Jawa Timur saja penduduknya bisa 5 juta orang. Di Sulawesi Selatan katanya juga ada terbentuk propinsi baru demikian juga di Sulawesi Barat. Ini di Indonesia berlomba-lomba akibat paradigma baru reformasi itu. Bagaimana dengan Sumut?. Sumut jadi berpikirlah untuk melakukan pemekaran,” jelasnya.

Menurut TB, ide pemekaran wilayah di Sumut seperti pembentukan Propinsi Tapanuli sebenarnya bukan ikut-ikutan pemekaran. Dengan adanya peluang itu katanya, maka ada pemikiran tokoh-tokoh agar Sumut dimekarkan.

“Lalu saya ditanya, Pak TB bagaimana pendapatnya tentang Propinsi Tapanuli? Pada prinsipnya saya setuju sekali pembentukan Propinsi Tapanuli itu!, tapi syaratnya harus dipikirkan secara ilmiah, suatu propinsi itu harus ada kompartemen strategis yaitu kesatuan wilayah yang ditinjau dari geografi, demografi dan sumber daya alam (SDA) . Kalau sisi geografi jangan dia lock position. Kalau bisa dia punya akses ke laut,” saran TB Silalahi.

Berbicara mengenai Sumber Daya Manusia (SDM) atau masyarakat, menurutnya calon Propinsi Tapanuli memang memiliki SDM yang hebat-hebat. Kalau dari sisi SDA kurang memadai menurutnya, bisa dikembangkan, meski agak lama. Ia bahkan mencontohkan, negara Jepang saja sebenarnya dari sisi sumber daya alam tidak punya apa-apa, tetapi SDM-nya hebat-hebat sehingga bisa membangun negaranya begitu kuat.

“SDM Tapanuli hebat-hebat, cuma selama ini mereka di perantauan. Tapi kalau disuruh balik ke sana malah susah. Kalau mau jadi bupati, ada 500 lebih yang layak jadi calon, kalau gubernur 100 orang cocok,” ujar Pak TB berkelakar disambut tawa pejabat yang ikut menyaksikan wawancara.

Jadi yang jelas katanya, dari sisi SDM, tidak perlu diragukan. Kalau dilihat dari kompartemen strategis, Tapanuli sangat memenuhi persyaratan asal ada akses tadi, ujar Pak TB.

Menyikapi masih adanya sikap pro kontra soal penetapan ibukota, TB Silalahi menyarankan agar jangan dulu buru-buru memutuskan hal yang taktis. Contoh, ibukota jangan dulu disebutkan supaya jangan menimbulkan kontroversi.

“Misalnya, Siborong-borong betul merupakan sentral. Tapi kalau bicara pembangunan, Sibolga juga punya letak strategis, punya pantai dan infrastruktur sudah ada. Jadi jangan dulu terlalu membicarakan itu. Soalnya nanti bisa saja orang Balige bilang kenapa harus di Siborong-borong, kenapa harus di Sibolga? Ibukota kalau suatu saat mau dipindahkan nantilah itu,” ujarnya.

Soal ibukota itu, Jenderal purnawirawan bintang tiga ini mengatakan, waktu jaman kemerdekaan RI dulu pun ada ide, ibukota negara harus dipindah ke Yogjakarta. Tapi dilihat dari situasi dan dalam rangka pembangunan maka di Jakarta, ujarnya.